REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG-- Politisi senior, Marwah Daud Ibrahim mengatakan pencaplokan wilayah Indonesia oleh asing disebabkan ketidakmerataan pembangunan dan perhatian yang timpang dari pemerintah.

"Ini (ketidakmerataan, red.) sebenarnya jelas terlihat pada perbatasan yang bersifat darat, bagaimana tingkat dan kualitas hidup masyarakat berbeda antarnegara yang saling berbatasan," katanya di Semarang, Rabu.

Usai memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Semarang itu, ia menjelaskan, ketidakmerataan pembangunan itu membuat potensi wilayah setempat justru dimanfaatkan oleh negara lain yang berbatasan langsung.

Ia menjelaskan, ketidakmerataan pembangunan berarti pula ketidakmerataan pendidikan, ekonomi, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan tidak memiliki kreativitas dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki.

"Saya kira itu (pencaplokan wilayah oleh asing, red.) tidak akan terjadi kalau masyarakat setempat memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya secara optimal, seperti mengolah potensi lahan dan laut," katanya.

Terkait isu pencaplokan kembali Malaysia atas dua wilayah Indonesia, yakni Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, Marwah mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Penetapan batas wilayah harus jelas. Pulau-pulau di daerah perbatasan bukan wilayah terluar Indonesia, tetapi wilayah terdepan. Karena itu, harus diurus dengan baik," kata mantan Ketua DPP Partai Golkar itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika