REPUBLIKA.CO.ID,TRIPOLI - Pemerintah sementara Libya mengatakan, Kamis, bahwa sebagian dari wilayah udara negara yang dirusak perang itu telah dibuka kembali untuk penerbangan komersial. Kebijakan ini diambil setelah satu perjanjian mereka tandatangani dengan para pejabat NATO di Malta.

"Sebagian wilayah udara Libya sekarang telah dibuka untuk penerbangan komersial," kata anggota Dewan Transisi Nasional (NTC), Anwar al-Fayturi, dalam sebuah pernyataan.

Al-Fayturi menyebutkan pertemuan telah menghasilkan penandatanganan perjanjian antara NATO dan Libya bagi ketersediaan pelayanan navigasi udara oleh otoritas penerbangan sipil Libya di bagian-bagian terbatas dari wilayah udara Libya. Perjanjian itu merupakan satu langkah penting untuk meningkatkan transportasi dan komunikasi di Libya. Hal itu juga merupakan pertanda jelas bahwa Libya telah semakin stabil.

Perjanjian telah menjadi efektif meskipun ada zona larangan terbang PBB. Zona larangan terbang yang disahkan pada Maret lalu itu telah membuka jalan bagi NATO melakukan serangan udara terhadap pasukan mantan pemimpin Libya Moammar Qaddafi.

Seorang pejabat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengatakan perjanjian yang dicapai pada Kamis antara NTC dan aliansi itu akan membantu menjamin tersedianya bantuan kemanusiaan bagi Libya.

"Perjanjian itu secara praktis memulai proses untuk mengambil sebagian dari wilayah udara dan menyerahkannya pada Libya dan badan lain seperti Malta. Ini agar supaya mereka dapat menjamin bahwa aliran bantuan kemanusiaan berlanjut dan mungkin bertambah," kata Letnan Jendral Ralph J. Jodice.

Ikuti Whatsapp Channel Republika