REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Perombakan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sudah diprediksi bakal tidak akan banyak membawa perubahan bagi peningkatan kinerja. Selain mempertahankan sejumlah menteri berlatar belakang partai politik, per 17 Oktober sudah 13 wakil menteri yang ditunjuk akan mendampingi para menteri.
''Penunjukkan wakil menteri terlalu banyak. Diduga beberapa di antaranya tidak memenuhi syarat administratif berdasarkan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara," kata Hendardi, Ketua Setara Institute dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Senin (17/10).
Penunjukkan wakil menteri, katanya, menegaskan ketidakpercayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada para menteri. "Para wakil menteri menjadi kaki tangan Presiden RI yang mengimbangi peran para menteri asal partai politik,'' tandas Hendardi.
Menurutnya, penambahan wakil menteri yang sangat gemuk juga merupakan bentuk balas budi SBY atau mengamankan sejumlah orang yang dianggap dekat dan atau “berjasa” pada SBY.