REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Anggota Majelis Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengakui kalau kontrak kerja antara partainya dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatur mengenai alokasi empat menteri untuk PKS.

‘’Kemarin kesepakatannya empat menteri koalisi untuk lima tahun. Apakah kalau dikurangi satu menteri berarti koalisinya dikurangi. Secara proporsional, perlu dihitung. Tetapi intinya sikap PKS akan ditentukan Majelis Syuro yang akan diselenggarakan nanti saat reshuffle diumumkan SBY,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/10).

Mantan Presiden PKS ini juga mengakui kalau kontrak yang ditandatangani langsung oleh SBY tersebut berlaku hingga 2014. Makanya, selama isu reshuffle bergulir, PKS meminta agar SBY memegang kontrak tersebut. Jika begitu, posisi menteri PKS akan aman hingga pemilu mendatang.  

‘’Kalau ini dilanggar dengan mengganti Pak Suharna, itu yang jadi bagian yang akan dibicarakan. PKS prinsipnya tetap melaksanakan apa yang sudah disepakati, yang ditandatangani itu dan kemudian akan melihat pihak yang lain,’’ lanjut mantan Ketua MPR ini.

Menurutnya, PKS masih akan melihat apakah SBY akan tetap melaksanakan yang sudah ditandatangani atau melakukan perubahan. Kalau ternyata terjadi perubahan, misalnya ada satu menteri PKS yang dikeluarkan, maka partai akan menyikapinya secara formal dan proporsional.

Pasalnya, kata Hidayat, PKS adalah partai rasional. Makanya, akan menghitung oppsi-opsi dari sikap presiden. Misalnya, mengurangi kesepakatan di koalisi jika ternyata ada satu menteri yang dicopot. ‘’Kemarin ditandatangani empat menteri untuk lima tahun. Kalau misalnya dikurangi jadi koalisi berapa tahun. Itu bagian-bagian yang rasional saja,’’ jelas Hidayat.

Perkembangan terkakhir, PKS menggelar pertemuan di gedung DPP, Senin (17/10) malam. ‘’Tadi malam yang dibahas adalah menegaskan apa yang disepakati rapimnas itu. Artinya opsi keluar atau di dalam akan diambil setelah diumumkan,’’ tegas Hidayat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika