REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi  Untuk  Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mempertanyakan pengangkatan Letjen TNI Marciano Norman sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pengangkatan Marciano lebih difungsikan untuk melindungi kekuasaan pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Koordinator Kontras, Haris Azhar,  ada beberapa kejanggalan dalam pengangkatan Marciano. Pertama, Marciano yang berlatar belakang militer menggantikan Jenderal Purnawirawan Polisi Sutanto.

"Dulu itu Sutanto yang berlatar polisi (sipil)   diangkat supaya BIN itu lebih dekat ke masyarakat sipil," kata Haris saat dihubungi Republika, Selasa (19/10).

Menurutnya, BIN itu bukan intelijen yang bergerak di bidang militer. Melainkan, sebuah badan intelijen untuk kepentingan negara dan masyarakat secara umum.

Kejanggalan kedua, kata Haris, diangkatnya Marciano menurutnya lebih kepada kedekatannya dengan  Presiden SBY. Marciano merupakan mantan Komandan Paspampres era SBY. "Jadi menurut saya, Marciano ini diangkat untuk melindungi kepentingan kekuasaan SBY bukan untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat," katanya.

Haris mengatakan, harus ada pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja BIN di bawah kepemimpinan Marciano. Di antaranya, soal penggalian informasi dan penyadapan. "Jangan sampai cara-cara militer seperti dulu diterapkan dalam operasi intelijen BIN," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika