REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) akan menurunkan tim investigasi untuk mengusut kasus kekerasan terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Papua, Rabu (19/10).
"Kami akan menurunkan tim investigasi pekan depan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap aksi kekerasan terhadap rakyat Papua usai menggelar kongres," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/10).
Ia mengatakan, pascakongres itu ditemukan enam mayat yang diduga korban pembunuhan. "Setelah peristiwa kekerasan tersebut, situasi di Papua menunjukkan intesitas kekerasan yang meninggi sehingga kami khawatir karena masih ada pengejaran terhadap orang-orang yang diduga aktivis OPM (Organisasi Papua Merdeka)," ujarnya.
Ia mengungkapkan, enam mayat tersebut merupakan peserta Kongres Rakyat Papua ke III. Mereka ditemukan dalam kondisi mengalami luka tusuk. "Menurut catatan kami, enam orang mati dengan luka tikam, bukan tembakan, banyak orang terbunuh, mengikuti kongres tersebut," ucapnya.
Identitas ke enam mayat tersebut antara lain Daniel Kadepa, Maxsasa Yewi, Yacob Samansabra, Yosafat Yogi, dan James Gobay. Komnas HAM menyerukan kepada seluruh pihak untuk menurunkan ketegangan di Papua. Pemerintah diminta mengambil langkah-langkah yang lebih manusiawi untuk merespons dinamika politik di Papua saat ini.
"Kami ingin eskalasi ini diturunkan, kami mengimbau pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih manusiawi dalam merespons dinamika politik di sana. Pengerahan aparat keamanan jelas memberikan risiko lebih besar bagi pemerintah dan tidak akan menyelesaikan masalah," tuturnya.
Wakil Ketua Komnas HAM Joseph Adi Prasetyo menambahkan, pascakongres Rakyat Papua III ditemukan korban tewas
akibat luka tikam. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pada Jumat pagi ditemukan enam orang tewas akibat luka tusuk.
Ia pun berharap semua pihak menahan diri, baik aparat negara maupun masyarakat Papua sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. "Kami minta tidak ada tindakan represif lagi dari aparat," ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Gereja Baptis Papua Pdt Socrates Sofyan Yoman mengatakan, pemerintah perlu melakukan dialog dengan seluruh elemen masyarakat Papua untuk menyempurnakan proses integrasi Papua ke Indonesia dan menyelesaikan persoalan lain.
"Kami dorong dialog penting untuk kesejahteraan Papua. Banyak yang harus dibicarakan. Mari duduk bersama luruskan itu, dengan dialog penuh kehormatan. Persoalan Papua sudah kronis. Lebih fair dimediasi pihak ketiga. Semua orang dilibatkan OPM dan para akademisi serta pimpinan gereja sebagai payung, kami akan menyampaikan suara kenabian, kami penyambung lidah umat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika