REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH - Pemerintah Otonomi Palestina yang didominasi Fatah telah mengusulkan pemilihan umum setempat pada Januari guna mempercepat rekonsiliasi nasional dengan saingannya Hamas, kata seorang pejabat, Jumat.
"Salah satu opsi yang telah kami berikan pada Hamas untuk mempercepat rekosiliasi adalah mengadakan pemilihan parlemen pada Januari dan kemudian membentuk pemerintah," kata juru runding Palestina, Saeeb Erakat, pada AFP.
"Ini baru usulan dan kami belum menyetujui apapun, tapi ini sudah waktunya untuk dibicarakan, dan kami telah memberikan itu pada Hamas."
Tidak ada tanggapan segera dari para penguasa Hamas, yang sedang menikmati peningkatan popularitas menyusul pembebasan awal pekan ini terhadap 477 tawanan Palestina dari penjara Israel sebagai pertukaran bagi pembebasan tentara Gilad Shalit. Sebanyak 550 tawanan yang lain akan dibebaskan dalam dua bulan mendatang.
Gerakan Fatah yang sekuler telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi dengan yang tak disangka-sangka dengan saingannya Hamas pada Mei lalu. Dari situ mereka akan membentuk pemerintah independen sementara yang akan mempersiapkan pemilihan dalam setahun.
Tapi perjanjian itu tak pernah dilaksanakan, dengan kedua pihak berselisih mengenai komposisi pemerintah sementara dan siapa yang akan memimpinnya.
Mengadakan pemilihan pada Januari akan secara efektif menghilangkan masalah sulit menyiapkan pemerintah sementara.
Upaya membentuk pemerintah sementara ditangguhkan pada musim panas hingga setelah Presiden Mahmud Abbas, yang memimpin Fatah, mengajukan permintaan resmi keanggotaan negara pada PBB pada 23 September lalu.
Pemilihan umum setempat yang sedianya berlangsung di Tepi Barat pada 22 Oktober. Tetapi penangguhan kembali dilakukan setelah dua kali terjadi pada tahun ini.
Kali terakhir Palestina mengadakan pemilihan adalah untuk pemilihan parlemen pada 2006, yang dimenangi Hamas dengan selisih suara sangat besar.
Pemilihan parlemen dan presiden baru seharusnya diadakan pada Januari 2010, tapi pemerintah Otonomi Palestina membatalkan upaya untuk mengadakan pemilihan setelah Hamas menolak menyelenggarakan pemilihan di Gaza.Pre
Ikuti Whatsapp Channel Republika