REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan dana bagi prajurit yang bertugas membantu Polri mengamankan PT Freeport berasal dari anggaran TNI. "Selama ini, saya mengeluarkan biaya operasional termasuk uang lauk pauk bagi prajurit yang mendukung Polri dalam pengamanan Freeport," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/10).
Usai menyaksikan latihan gabungan antiteror TNI-Polri, Panglima TNI mengatakan jika ada prajurit yang menerima dana tidak resmi maka akan ditindak tegas. Agus menuturkan jika ada dana pihak ketika termasuk Freeport yang diberikan untuk pengamanan perusahaan itu maka dana itu pasti disalurkan melalui Polri sebagai unsur utama.
"Namun, selama ini TNI tidak menerima dana apapun dari pihak ketiga. Saya tetap mengeluarkan anggaran bagi prajurit TNI yang bertugas di Freeport, dan itu masuk dalam APBN," ujarnya, menegaskan.
Jadi, lanjut Agus, pihaknya masih akan mengecek dugaan adanya dana yang disalurkan Freeport untuk aparat yang bertugas di perusahaan itu. Hal senada diungkapkan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam yang mengatakan pihaknya belum mengetahui hal itu.
"Itu tolong dicek kepada yang menerima siapa, kita belum lihat apakah ini untuk pengamanan dan lainnya. Jadi belum ada laporan seperti itu, jadi tolong di cek, kan sesuatu yang dilontarkan itu harus dicari dulu kebenarannya dananya untuk apa dan sebagainya baru nanti kita jelaskan," ucapnya.
Sebelumnya, anggota Komisi I Lily Wahid mengaku mendapat informasi PT Freeport Indonesia telah mengalokasikan dana hingga 14 juta dolar AS untuk mengamankan aset-aset mereka di Timika.
Uang itu diduga diberikan untuk jasa pengamanan kepada aparat polisi dan TNI. "Saya dapat berita bahwa 14 juta dolar AS sudah dikucurkan PT Freeport untuk pengamanan aset kepada TNI/Polri," katanya.
Lily menduga uang tersebut ada kaitannya dengan penambahan personel Brimob yang diterjunkan untuk mengamankan kerusuhan di Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika