REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Sejak 2000 lalu perkembangan informasi teknologi sangat pesat. Salah satunya, perkembangan internet. Akan tetapi, perkembangan dunia maya ini menimbulkan efek negative, seperti, banyaknya konten-konten situs porno yang bisa diakses siapa saja.
Kondisi demikian, menurut Managing Director PT Zahir Internasional, Muhammad Ismail Thalib, sangat merugikan masyarakat luas. Bahkan, masyarakat awam menilai internet tersebut merupakan dunia hitam, sehingga sangat riskan untuk disentuh ataupun didalami.
"Padahal tidak demikian," kata dia, di sela-sela mengisi materi dalam acara pelatihan santri indigo sesi kedua, di Ponpes Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (27/10).
Diakui Ismail Thalib, ada sisi positif yang dihasilkan dari internet, seperti terbukanya cakrawala pengetahuan. Untuk mengikis stigma tersebut, perlu adanya perubahan pola piker, salah satunya dengan menggunakan internet ke arah yang lebih baik dan halal (putih).
Untuk saat ini, pihak yang memiliki kemampuan untuk mengubah stigma tersebut adalah para santri. Caranya, para santri ini diajarkan tata cara menggunakan internet yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka harus membuat konten positif. Upaya dasar yang bisa dilakukan para santri ini dengan membuat blog. Isi blog ini, tentunya yang bermanfaat. "Para santri ini bisa jadi virus positif bagi santri dan masyarakat lainnya," cetus Ismail Thalib.
Pelatihan santri indigo di Purwakarta ini merupakan pelatihan yang ke 17. Saat ini alumni dari event yang digelar Republika bekerja sama dengan Telkom ini mencapai 1.550 santri. Hingga kini para alumnus pelatihan santri indigo masih banyak yang aktif menulisa di konten blog masing-masing.
Pemateri dari Republika Online, Slamet Riyanto, mengatakan dari 1.550 alumni pelatihan santri indigo, 1.200 di antaranya masih aktif menulis di blog. Hal ini merupakan indikator keberhasilan kegiatan pelatihan ini. "Para santri ini, ujung tombak keberhasilan memutihkan internet," kata Slamet yang akrab dipanggil Yanto ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika