REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebagian besar dari kearifan budaya lokal belum tercatat dalam Kementerian Budaya dan Pariwisata. Padahal pencatatan ini sangat penting guna mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia.

"Jadi, segala hal milik komunal, masakan misalnya, seharusnya tercatat dalam pengakuan Kementerian Budaya dan Pariwisata. Pencatatan merupakan dasar yang kuat saat terjadinya klaim oleh pihak asing," papar Kasudit Kearifan Lokal dan Folklor, Direktorat Jenderal Seni Rupa dan Tradisi, Kemenbudpar, Sjamsul Hadi, Kamis (26/10).

Hadi mengatakan proses pencatatan ini cukup mudah. Pihak kementerian akan memberikan formulir yang berisikan pedoman pencatat. Dari formulir itu, masyarakat mencatat karya, siapa yang mengembangkan, dalam hal ini kepala adatnya, kronologisnya seperti apa dan dokumentasinya.

"Kalau masakan misalnya, ya ramuannya. Kalaupun ada masakan yang sama, makanan berbeda akan diketahui letak geografisnya. Jadi, tidak akan masalah," kata dia.

Yang terpenting lagi, proses pencatatan tidak membutuhkan waktu lama, hanya dua hari. Selain itu, tidak dipungut biaya. "Jadi prosesnya mudah," imbuh Hadi.

Setelah tercatat, Kemenbudpar bersama Kemenkumham dan Kemenlu akan mengontrol dari data tersebut bila terjadi klaim pihak luar. Karena itu, pencatatan ini memiliki dasar hukum yang kuat sebagai rujukan.

Meski demikian, kata Hadi, masyarakat masih salah paham soal itu. Kekayaan komunal itu harus dipatenkan. Padahal banyak paten yang gugur akibat hal ini. "Ini yang jadi masalah," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika