REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, mengatakan, masalah Papua adalah masalah bangsa dan negara bukan sekadar masalah pemerintah.
"Pemerintah bisa setiap saat berganti namun NKRI harus tetap selamat. Janganlah hendaknya kita tidak menyelamatkan papua karena posisi sedang berseberangan dengan pemerintah," kata KH Hasyim Muzadi dalam keterangannya kepada Republika, Selasa (1/11).
Pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini mengapresiasi pihak-pihak yang telah menyatakan keseriusannya mempertahankan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Saya apresiasi Golkar yang tegas membela papua dalam NKRI , dan seharusnya juga partai-partai yang lain," jelas mantan Ketua PWNU Jatim yang kini sedang menjalankan tugas sebagai Naib Amirul Hajj di Tanah Suci ini.
Kiai kelahiran Bangilan, Tuban, Jawa Timur, ini juga berharap kepada media massa untuk menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan keutuhan NKRI. "Tidak kurang pentingnya, media/pers dalam hal ini media tidak bisa berhenti pada sikap netral analitis saja, namun harus tegas pemihakannya kepada NKRI. Krisis Papua bukan bagian dari demokrasi liberal, namun bagian dari kehormatan bangsa," ujarnya.
Kai Hasyim juga berharap PBNU dan Muhamadiyah segera bersuara untuk membela Papua tetap dalam NKRI, karena pendiri bangsa ini kebanyakan dari NU dan Muhamadiyah. Momentum Papua ini, katanya, dapat menjadi saringan dan alat ukur, mana yang berpihak kepada NKRI dan yang berpihak ke asing karena kepentingan pragmatis dan sifat inlander (mental terjajah).
"Dan harap kita semua umat beragama bergerak untuk kepentingan Indonesia dan tidak terjebak membela politik trans nasional yang menggunakan agama," tegasnya.
Kiai Hasyim mengingatkan, jika Papua merdeka , yang berkuasa adalah pihak asing. "Karena itu, masyarakat agama di Papua jangan terprovokasi sparatisme," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika