REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU-- Anggota Komisi III DPR RI (bidang hukum), Bambang Soesatyo,  mengingatkan agar jangan ada kesan rivalitas antara Menkumham versus Wamenkumham terkait kebijakan remisi koruptor, terorisme dan narkoba.

"Saya curiga, sudah terjadi revalitas antara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) versus Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham). Pasalnya, peran Wamen tampak sangat dominan untuk memaksakan kebijakan Kemkumham itu," kata politisi Golkar ini.

Jika ini berlanjut, demikian Bambang Soesatyo, kredibilitas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II pasca 'reshuffle' terbaru akan tercoreng. "Ini terjadi akibat 'blunder' mereka terkait kebijakan tentang moratorium remisi bagi terpidana koruptor, teroris dan pengedar Narkoba," katanya.

Dia mengingatkan, menggagas kebijakan moratorium (pembekuan sementara) remisi tanpa mengubah undang-undang (UU), yakni UU Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006, menggambarkan dengan jelas kualifikasi penggagas kebijakan tersebut.

Ia menunjuk cara Wamenkumham mengatasi persoalan dengan sekadar meralat kata 'moratorium' menjadi 'pembatasan', sama sekali tidak mencerminkan sikap penuh tanggungjawab seorang pejabat tinggi negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika