REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akan tetap menghentikan sementara ekspor rotan untuk mendukung pemulihan industri hilir rotan meski beberapa kalangan pengusaha menyatakan keberatan dengan rencana itu.
"Alasan utamanya tentu kelangkaan atau ketiadaan pasokan bahan baku," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu (9/11), setelah menyampaikan keterangan pers mengenai pertemuan bisnis dan investasi ASEAN.
Pemerintah, tambahnya, berencana menerapkan kebijakan itu untuk mendukung pemulihan industri hilir rotan. Dalam beberapa tahun terakhir industri hilir rotan terpuruk karena sulit mendapat pasokan bahan baku.
"Yang dihilir sudah beberapa tahun kena imbas negatif. Di Cirebon kelihatan sekali banyak industri yang kena imbas, yang biasa mempekerjakan 1.500-2.000 orang sekarang pekerjanya tinggal 50 orang, serta di kiri dan kanannya puluhan usaha bangkrut," katanya.
Penghentian sementara ekspor rotan dan penerbitan aturan tata niaga rotan yang baru, menurut dia, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan kembali industri rotan dalam negeri yang selanjutnya diproyeksikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjalankan usaha rotan.
Selain itu, lanjut dia, melalui penerapan aturan niaga rotan yang baru pemerintah juga ingin memastikan pertumbuhan industri rotan tidak mengganggu kelestarian komoditas kehutanan tersebut.
"Kami tidak hanya ingin bisa meningkatkan daya saing industri di Cirebon tapi juga daerah produsen seperti Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Ini semangat yang diyakinkan Kementerian Perindustrian. Sementara Kementerian Kehutanan mau memastikan apapun yang dipotong merupakan hasil budidaya, selaras dengan semangat pelestarian," paparnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memberikan dukungan dan pembinaan yang diperlukan pelaku industri rotan untuk memulihkan diri dan meningkatkan daya saing.
Kepentingan Hulu
Lebih lanjut Gita menjelaskan bahwa pemerintah akan mengakomodasi kepentingan industri hulu dan hilir dalam kebijakan rotan baru yang sedang disiapkan. "Kebijakan kami akan mencerminkan kepekaan terhadap yang di hulu dan hilir," kata dia.
Dia menjelaskan pula bahwa saat ini Kementerian Perdagangan masih menunggu rekomendasi dari instansi terkait, termasuk dari pemerintah daerah penghasil rotan alam. "Gubernur sudah menyatakan mendukung sikap kami untuk stop pengiriman rotan ke luar negeri serta pembinaan bagi pengrajin rotan," kata dia.
Masukan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan terkait, kata dia, akan menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan masa penghentian sementara ekspor rotan dan cakupan pelarangan sementara ekspor komoditas tersebut.
"Begitu rekomendasi masuk semua, kami akan mengacu ke situ. InsyaAllah (aturan) bisa selesai pekan ini, termasuk mengenai masa penghentian dan jenisnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika