REPUBLIKA.CO.ID,NUSA DUA -- Pemerintah Indonesia mendapatkan proyek senilai 600 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,4 triliun dari lembaga asal AS yang memerangi kemiskinan global, Millenium Challenge Corporation. Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton menyatakan komitmennya untuk menyukseskan hubungan kerjasama ini.
"Aku sangat berkomitmen untuk melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan proyek ini dapat merepresentasikan yang terbaik bagi hubungan kerjasama ini," kata Clinton sebelum menandatangai kesepakatan kerjasama bersama Menteri Keuangan RI, Agus Marto Wardoyo di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/11) pagi tadi.
Terdapat tiga proyek bantuan yang mendapatkan persetujuan Kongres AS ini. Ketiganya adalah Proyek Kesejahteraan Hijau; Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi gangguan pertumbuhan; dan terakhir, Modernisasi Proyek Pengadaan. Kontrak kerjasama berjangka waktu lima tahun sejak ditandatangani.
Hillary menyebutkan bahwa kerjasama untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia dan dua proyek lainnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan hasil yang memuaskan akan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Penandatanganan kerjasama dilihat Hillary akan mempererat hubungan Indonesia-AS.
"Ini menjadi tonggak sejarah bagi kita semua," tambahnya yang hadir didampingi oleh Chief Executive Officer of the MCC, Daniel W Yohannes dan Dubes AS untuk Indonesia, Scot Marciel. "Proyek senilai 600 juta dolar ini menjadi yang terbesar yang pernah kami berikan untuk mengurangi angka kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi pemerintah Indonesia dan penduduknya," lanjut Hillary.
Menkeu Agus Marto menjelaskan bahwa untuk mendapatkan proyek ini, pemerintah Indonesia bersaing dengan puluhan negara berkembang lainnya yang masing-masing mengusulkan program sesuai tujuan MMC yang memerangi kemiskinan global. Program disusun bersama antara pemerintah pusat, daerah, akademisi dan LSM.
Pelaksanaan ketiga proyek akan dilakukan sepenuhnya oleh Indonesia dibawah pengawasan MCC. MCC hanya menyediakan kontraktor yang akan menjadi pelaksana program yang seluruhnya dikerjakan oleh orang Indonesia.
"Indonesia akan berkomitmen untuk melaksanakan program ini. Semua orang menyaksikan," imbuh Agus Marto. Sebagai contoh konkrit dalam Proyek Kesejahteraan Hijau, sebutnya, adalah perencanaan dan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dengan tenaga sinar matahari dan air, serta energi terbarukan lainnya.
Pemerintah pusat, janji Marto, akan memastikan dana hibah MCC tidak dikenai pajak bea masuk saat, misalnya untuk pengadaan barang atau pajak di daerah. "Pemerintah yang akan menanggung."
Ikuti Whatsapp Channel Republika