REPUBLIKA.CO.ID,PURBALINGGA -- Ketua DPR Marzuki Alie mengakui, masalah perilaku anggota parlemen saat ini memang memprihatinkan. Bahkan dia menyebutkan, kritik pedas yang banyak disampaikan masyarakat melalui media massa, baik soal perilaku hedonisme dan absensi anggota DPR, tidak membuat para wakil rakyat jera.
Terkait kondisi itu, Marzuki selaku pimpinan DPR, berjanji akan berupaya menegakan disiplin anggotanya. Salah satunya degan memasukkan pengaturan perilaku anggota DPR dalam salah satu pasal pada Kode Etik Anggota DPR.
''Sebagai Ketua DPR, saya memang tidak memiliki kewenangan seperti halnya fraksi-fraksi. Namun, saya harus sampaikan itu (akan mamasukkan masalah perilaku anggota DPR dalam kode etik),'' katanya, saat berada di Purbalingga, Senin (21/11).
Dia juga menyebutkan, dalam berbagai kesempatan dan rapat, selaku pimpinan DPR sebenarnya sudah seringkali mengkritik anggotanya. Namun sejauh ini, apa yang sudah dilakukan belum membuahkan hasil yang optimal.
Terakhir, Marzuki mengaku, telah memerintahkan sekretarit jenderal DPR untuk menerapkan sistem absensi sidik jari (fingerprint) di setiap ruangan, termasuk ruang sidang. Menurut rencana, sistem absensi sidik jari ini sudah akan diterapkan pada Bulan Desember mendatang.
''Saya sudah perintahkan kepada Sekjen DPR agar menerapkan absensi sidik jari itu. Memang Sekjen sempat merasa tidak enak karena harus berhadapan dengan fraksi-fraksi. Tapi saya sudah ancam Sekjen, jika tidak menuruti, bulan depan akan saya copot,'' tegasnya.
Selain menyinggung masalah absensi koleganya di parlemen, Marzuki juga mengakui ada anggota DPR yang sebelum menjadi wakil rakyat memang sudah menjadi pengusaha. Dengan kesuksesannya, mereka memiliki mobil mewah dan fasilitas lainnya. Bahkan gaya hidupnya juga hedonis.
Namun Marzuki menilai, setelah menjadi anggota DPR, mestinya mereka harus menyesuaikan diri. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, mereka harus memberikan keteladanan bagi rakyat yang diwakili.
''Saya tahu, ada anggota DPR yang berasal dari pengusaha. Namun ketika dirinya menjadi anggota DPR, tanggalkan baju pengusaha, karena mereka telah menjadi wakil rakyat. Wakil rakyat harus memberi keteladanan kepada rakyat,'' ujarnya.
Sementara menyinggung soal pemilian Ketua KPK, Marzuki menyatakan, Partai Demokrat belum menentukan pilihan siapa figur yang dijagokan menjadi kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ''Belum. Nanti kita lihat. Yang jelas, dari delapan calon pimpinan KPK, semuanya saya kira baik karena lolos dari panitia seleksi (pansel),'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika