REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, mengatakan, sebelum pemerintah melakukan dialog dengan masyarakat Papua, kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di Papua harus dihentikan.
"Hal ini untuk menyukseskan dialog antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat," kata Hasanuddin saat melakukan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11).
Menurut dia, kegiatan TNI yang perlu dihentikan adalah patroli, penyisiran, atau pencarian yang tak jelas karena akan menimbulkan kecurigaan.
Ia menilai, adanya sekian ribu personel TNI/ Polri yang ada di Papua bukannya memberi solusi, melainkan justru menimbulkan masalah. "Penggunaan kekuatan yang melibatkan TNI harus disertai keputusan politik agar pelaksanaannya menjadi jelas," katanya.
Keputusan politik tersebut, kata Hasanuddin, akan menjelaskan formulasi dan konsep pengerahan pasukan, jenis operasi, sistem perbantuan, durasinya, dan anggarannya.
"Harus ada perintah dari panglima tertinggi, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai sebuah keputusan politik," ujarnya.
Ia pun mendukung rencana pemerintah untuk melakukan dialog dalam menyelesaikan persoalan Papua yang tak kunjung selesai. "Pemerintah dan masyarakat Papua harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada," katanya.
Di tempat yang sama, Farid Husein dari Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), mengatakan, pihaknya tengah melakukan pemetaan dan mengajak masyarakat Papua untuk melakukan dialog dengan pemerintah.
"Tidak semua orang Papua akan ikut serta dalam dialog. Mereka akan diwakilkan oleh tokoh masyarakat yang disegani dan didengar oleh orang Papua," katanya.
Ia pun mengakui tidak bisa menargetkan kapan dialog akan bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan Papua karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari perwakilan masyarakat Papua yang ingin berdialog. Diharapkan secepatnya bisa dilakukan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika