REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Para aktivis Mesir bertekad meningkatkan tekanan pada para jenderal agar mengurangi dominasi kekuasaaannya. Lepas shalat Jumat nanti, mereka akan menggelorakan demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri. Sudah 41 orang tewas dalam demonstrasi selama sepakan ini.
Media pemerintah mengatakan para pemimpin militer mengambil seorang veteran politik di akhir 1970-an, Kamal Ganzouri, untuk membentuk pemerintahan sementara. Hal ini, makin menambah kekecewaaan demonstran yang berkumpul di Tahrir Square di jantung Kairo.
Kamal Ganzouri setuju pada prinsip untuk memimpin pemerintah baru setelah pertemuan kepala dewan militer, Marsekal Mohamed Hussein Tantawi, kata surat kabar Al Ahram melaporkan, mengutip sumber yang dekat dengan Ganzouri.
"Ganzouri tidak tepat untuk masa transisi ini, yang membutuhkan pemimpin-pemimpin muda, bukan kakek-kakek," kata seorang mahasiswa, Maha Abdullah.
Metwali Atta, 55 tahun sopir taksi yang sedang berkemah di Tahrir, menyatakan sebaliknya. "Saya ingin melihat Ganzouri sebagai perdana menteri. Pria itu memiliki karakter yang kuat, tidak seperti (perdana menteri) Essam Sharaf yang mudah diperintah (oleh Dewan Militer)."
Beberapa aktivis mencemoohkan pilihan pada mantan perdana menteri era Mubarak ini, dengan memperbandingkannya dengan pemerintahan Mesir kuno. "Tutankhamun adalah lebih cocok karena ia adalah dari pemuda," kata salah satu, mengacu pada anak laki-laki raja Mesir kuno.
Dalam sebuah pernyataan, para pengunjuk rasa disebut-sebut akan menggalang demonstrasi jutaan orang untuk meminta tentara untuk menyerahkan kekuasaan.
Federasi Persatuan Perdagangan Independent Mesir menyerukan para pekerja untuk berkumpul di tahrir Square. Organisasi buruh lainnya menyerukan mogok massal di seluruh negeri.
Pendukung dewan militer mengatakan mereka akan mengadakan demo taandingan mendukung militer. Dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya, dewan militer mengatakan hal itu "menarik bagi mereka untuk membatalkan demonstrasi itu."
Kecurigaan bahwa tentara akan terus memegang kekuasaan pemerintahan sipil berkembang dalam beberapa pekan terakhir. Dewan militer awalnya berjanji untuk kembali ke barak dalam waktu enam bulan jatuhnya Mubarak, tapi kemudian menetapkan jadwal untuk pemilihan umum dan menyusun konstitusi yang akan meninggalkannya berkuasa sampai akhir tahun depan atau awal 2013.
Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, khawatir akan kekerasan beberapa hari terakhir, telah mendesak Mesir untuk melanjutkan dengan apa yang telah dijanjikan saat Mubarak terguling.
Ikuti Whatsapp Channel Republika