REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tertangkapnya Sekretaris Kota Semarang Ahmad Zaenuri serta dua anggota DPRD Semarang Sumartono dan Agus Purna oleh KPK, Kamis (24/11), menjadi pelajaran berharga bagi pejabat eksekutif dan legislatif. Hal itu lantaran tertangkapnya ketiga orang itu karena dugaan suap untuk meloloskan APBD Semarang 2012.
Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, tertangkap tangannya tiga orang itu dalam transaksi pemberian uang dalam amplop sebanyak Rp 40 juta merupakan pelajaran paling berharga bagi pejabat daerah. '' Jangan sampai ada lagi untuk memuluskan pembahasan APBD harus menggunakan praktik uang pelicin,'' Katanya.
Sebab clean goverment itu adalah harga mati. "Tak ada lagi tawar-menawar untuk meloloskan supaya persetujuan harus bayar. Semua sekda dan DPRD jangan ada lagi hal semacam itu," pesan Gamawan di Jakarta.
Karena itu, pihaknya mengimbau kepada semua pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia agar jangan sampai ada lagi negoisasi tidak resmi. Jangan sampai ada proses untuk meloloskan APBD dengan cara bertemu dan membayar sejumlah uang.
Karena berdasarkan pengalamannya menjadi bupati Solok dan gubernur Sumatra Barat, pembahasan APBD bisa berjalan sesuai prosedur tanpa perlu main belakang. Kesadaran berbangsa untuk mengurus rakyat itulah yang harus dimiliki setiap pejabat daerah, bukan mengurus elite kelompoknya.
