REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Hasil CPI (Corruption Perseption Indeks) atau IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang dilansir oleh Tranparancy Internasional (TI) memposisikan Indonesia masih berada di jajaran bawah negara-negara yang terjerat masalah korupsi. Pemerintah memastikan akan bekerja lebih keras lagi untuk memperbaiki posisi itu dan memberantas masalah korupsi di Indonesia.

Menurut anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Ahmad Santosa, hasil CPI itu menandakan apa yang telah dilakukan satgas belum memberikan hasil yang signifikan. Sehingga, hal tersebut berdampak pada tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap program pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.

"Oleh karena itu, kita harus bekerja lebih keras lagi dan lebih cerdas untuk menyusun road map  pemberantasan korupsi kepercayaan publik meningkat," kata Mas Ahmad yang akrab dipanggil Ota itu saat dihubungi Republika, Jumat (2/12).

Ota menambahkan, untuk memperbaiki itu, pihaknya akan fokus pada pembenahan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pelaku bisnis dan berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak seperti pertanahan, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan administrasi kependudukan.

Juga dilakukan pembenahan di sektor penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini. Dengan cara, mencari terobosan-terobosan baru yang bisa memperbaiki sektor penegakan hukum di tanah air.

Ikuti Whatsapp Channel Republika