REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Langkah RSUD dr Soetomo Surabaya yang meniadakan jaminan pengadaan obat bagi pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) non kuota, terkait belum dibayarkannya hutang Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya sebesar Rp 52,7 miliar, membuat dewan pasrah.
Pasalnya, DPRD Surabaya mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait masalah tersebut. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, mengatakan langkah yang ditempuh RSUD dr Soetomo telah menjadi kapasitas rumah sakit tersebut.
Selain itu, menurut dia, permasalahan tersebut merupakan aib bagi bagi Pemkot Surabaya. “Semuanya sudah menjadi wewenang RSUD dr Soetomo,” kata Baktiono, Selasa (6/12).
Jika melihat pada mekanisme yang ada, ungkap Baktiono, Pemkot Surabaya setidaknya sudah harus membayar hutang tersebut, minimal untuk setengah tahun kerjasama. Setelah itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan verifikasi. Hasil dari verifikasi itulah yang menurut Baktiono akan digunakan sebagai dasar pembayaran.
Padahal, kata dia, proses tersebut seharusnya menjadi mudah untuk Pemkot Surabaya. Karena itu, Pemkot juga seharusnya sudah membayar sejumlah tunggakan tersebut. Selain itu, sambungnya, proses pembayarannya pun dilakukan setiap tri wulan sekali. “Kalau itu dipatuhi seharusnya mudah,” ujar Baktiono.
Mengenai permasalahan yang terjadi saat ini, pihaknya mengaku tidak mengetahui alasan Pemkot yang tidak segera melakukan pembayaran. Padahal, kata Baktiono, RSUD dr Soetomo telah melakukan penagihan sebanyak tiga kali.
APBD Surabaya, tegas Baktiono, sudah lebih dari cukup untuk pembayaran, yakni mencapai Rp 20 miliar. “Kalau kurang kan bisa ditambahkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2012 Surabaya,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf, mengaku membenarkan langkah RSUD dr Soetomo. Pasalnya, apa yang saat ini dilakukan RSUD tersebut adalah akibat dari ketidakseriusan Pemkot dalam mempertahankan kerjasama.
Karena itu, Gus Ipul, sapaan karib Saifullah Yusuf, mendesak Pemkot untuk segera melunasi tunggakan yang ada. “Pemkot juga harus mengerti kondisi di RSUD dr Soetomo,” ujarnya.
