REPUBLIKA.CO.ID,MADIUN--Wakapolda Jatim Brigjen Pol Eddi Sumantri mengimbau warga Kota Madiun dan sekitarnya untuk tidak keluar rumah, Minggu (11/12), berkaitan Suran Agung yang dilakukan perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati (PSH) Tunas Muda Winongo.
"Kami meminta warga Kota Madiun untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak sangat penting, karena waktu itu bertepatan dengan Suran Agung oleh PSH Tunas Muda Winongo," ujarnya di Madiun, Rabu.
Menurut dia, imbauan tersebut guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab pada kegiatan tersebut akan diikuti ribuan pesilat anggota PSH Tunas Muda Winongo dari berbagai daerah di eks-Keresidenan Madiun dan sekitarnya, sehingga rawan keributan.
Selain mengimbau warga untuk membatasi kegiatan di luar rumah, pihaknya juga meminta para pemilik toko di Madiun untuk bersiap-siap menutup tokonya jika sewaktu-waktu terjadi keributan.
"Ini hanya langkah antisipasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak keributan yang rawan terjadi saat kegiatan Suran Agung oleh pesilat," kata Eddi.
Meski demikian, pihaknya menjamin keamanan masyarakat saat kegiatan tersebut digelar pada Minggu (11/12). Guna mengamankan kegiatan Suran Agung, polisi akan menerjunkan sebanyak 2.500 personel gabungan yang berasal dari unsur Polri, TNI, dan pemerintah daerah setempat.
Jumlah personel ini bertambah dari pengamanan kegiatan ziarah sebelumnya yang dilakukan oleh perguruan pencak silat PSHT pada malam satu Suro (26/11) lalu.
Ditemui setelah memimpin rapat koordinasi pengamanan Suran Agung di Mapolres Madiun Kota, Eddi mengatakan, penambahan personel ini menyusul potensi keributan pada kegiatan serupa yang terus meningkat.
Polri dengan pihak-pihak terkait hingga kini terus mencari cara agar keributan atau konflik antara dua perguruan silat, yakni PSHT dan PSH Tunas Muda Winongo dapat berakhir.
Senada dengan itu, Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota, AKBP Adi Deriyan Jayamarta, menambahkan, pihaknya juga akan menyiagakan personel khusus dari unsur perwira yang disebut Perwira Pengendali (Padal).
"Padal akan disiagakan di 24 titik rawan konflik di Kota Madiun dan juga perbatasan Kota Madiun dengan kabupaten lainnya. Padal memiliki wewenang mengambil tindakan tanpa harus melapor terlebih dahulu," ujar Adi.
Penggunaan Padal tersebut karena kebutuhan penanganan yang cepat di lapangan jika sewaktu-waktu peserta kegiatan Suran Agung melakukan pelanggaran. Baik itu pelanggaran lalu lintas saat berkonvoi maupun pelanggaran kriminalitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika