REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, berpendapat kunci pemberantasan di Indonesia ada di tangan partai politik (parpol). Ia menyebutkan sebanyak lima ranah di Indonesia rawan karena para politik bermain di dalamnya.

Lima ranah tersebut adalah wilayah politik, wilayah penegakan hukum, wilayah pengadaan barang dan jasa, wilayah pelayanan publik, serta wilayah regulatori. "Untuk memulai pemberantasan korupsi di Indonesia harus dimulai dari political society," ujar Achmad pada acara diskusi Hari Anti-Korupsi Se-Dunia: Koruptor Makin Kesohor di kafe Warung Daun, Jakarta, (10/12).

Achmad menyatakan para politisi tersebut menduduki posisi-posisi penting di lima ranah tersebut. "Seandainya para politisi sanggup berkomitmen tidak korupsi otomatis pemberantasan korupsi di lima elemen tersebut akan berhasil," ujarnya.

Sejauh ini pemerintah sudah memiliki berbagai macam program pemberantasan korupsi di antaranya adalah program reformasi birokrasi. Akan tetapi tanpa dukungan dari politisi maka program tersebut akan sia-sia. "Perbaikan harus dari kalangan partai politik. Karena tidak mungkin lembaga-lembaga eksekutif dan LSM yang melakukan hal tersebut," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika