REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PBNU KHA Hasyim Muzadi menilai ideologi impor saat ini telah mengepung Indonesia. Itu terjadi karena proses demokratisasi yang berjalan tanpa kendali di tengah padatnya penduduk.

"Sebagai negara yang memiliki penduduk demikian padat serta demokratis maka Indonesia menghadapi kepungan tantangan mulai dari ekonomi, politik, budaya, bahkan juga ideologi," katanya di Surabaya, Sabtu (10/12).

Ia mengemukakan hal itu dalam seminar bertajuk "Mencermati Ideologi Radikal dan Neo-PKI untuk Mengokohkan Pancasila" yang diadakan PWNU Jatim dengan mengundang Dr Taufiq Ismail (budayawan), Mayjend (Purn) Sutoyo NK, H Abdul Hamid Wilis (pelaku sejarah) dan Syarukat (Direktur CICS Jatim).

Menurut Hasyim Muzadi yang juga Presiden Konferensi Agama-agama Sedunia untuk Perdamaian ("World Conference on Religion for Peace"/WCRP) itu, amendemen UUD 1945 yang telah memasuki fase keempat ternyata bukan menghasilkan kesejahteraan, melainkan suasana bangsa justru kian tidak kondusif.

"Saat kondisi karut marut seperti ini maka dapat dipastikan bangsa Indonesia dengan mudah mendapat intervensi asing, karena tindakan membatasi kemerdekaan orang akan dianggap melanggar HAM, padahal HAM hanya dimanfaatkan untuk menghancurkan ideologi di sini," ucapnya.

Sekretaris Jenderal "International Conference of Islamic Scholars" (ICIS) itu mengatakan tiga kunci perbaikan sangat ditentukan ada-tidaknya politik uang, pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingannya, dan intervensi asing. "Kalau tiga hal itu masih ada, maka reformasi akan sulit," ujarnya, menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika