REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berani mengenakan Undang-Undang (UU) Pencucian Uang dalam setiap kasus korupsi yang ditanganinya. Ketua PPATK Muhammad Yusuf menyayangkan kinerja KPK yang banyak tidak menjerat koruptor dengan UU Pencucian Uang.

Ia menunjuk satu kasus yakni pengusutan dugaan korupsi oleh Bahasyim Assifie. Menurut dia, dengan hanya mengenakan aturan tindak pidana korupsi, maka hukuman yang dikenakan tidak maksimal.

Bila KPK menggunakan UU Pencucian Uang, maka pemberi dan penerima bisa dijerat dengan hukum. Jika hal itu terwujud maka pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik sebab mampu memberi efek jera terhadap koruptor.

"Yang terjadi sekarang uangnya hangus dalam beberapa kasus," kata Yusuf di Istana Bogor, Rabu (14/12)

Ikuti Whatsapp Channel Republika