REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpendapat kasus Mesuji, Lampung, hanya puncak gunung es sengketa lahan di Indonesia. Tak hanya mendesak perlunya penyelesaian hukum tuntas terhadap pembantaian itu, PDIP pun meminta Pemerintah melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Terutama (audit kinerja) Deputi 5 (BPN), yang membidangi sengketa tanah," kata Anggota Komisi III DPR dari FPDIP, Eva Kusuma Sundari, Kamis (15/12). Selama kinerja BPN tak membaik, ujar dia, akan terus muncul kasus-kasus Mesuji yang lain.

PDIP, lanjut Eva, menyarankan DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit kinerja BPN, yaitu untuk memberikan dasar pembenahan fundamental BPN.

Tuntutan PDIP ini, tambah Eva, menggenapi temuan audit terakhir BPK yang selalu memberikan hasil disclaimer (tidak bisa dinilai) untuk kinerja keuangan BPN. "Presiden harus mengevaluasi BPN, mengingat banyak aduan masyarakat tentang kekerasan yang sebagian besar adalah akibat konflik pertanahan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika