REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Erdogan menuduh Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mencari kesempatan untuk mendulang suara pemilih, dan memperingatkan akan meningkatkan skala sanksi-sanksi Turki terhadap Prancis. "Sejarah dan rakyat tidak akan pernah melupakan mereka yang mengeksploitasi fakta sejarah untuk mencapai tujuan-tujuan politik," katanya.
Pemerintah Sarkozy menegaskan undang-undang itu adalah satu gagasan parlemen, tetapi itu disusun oleh para anggota partai UMP disetujui dalam tahap pertama dari serangkaian sidang oleh sejumlah kecil anggota parlemen.
Alasan itu, Ankara membekukan hubungan-hubungan militer dan diplomatik dengan Paris, Kamis (23/12) setelah parlemen Prancis menyetujui rancangan undang-undang itu. Kedutaan besar Turki di Paris menyatakan dubes telah dipanggil pulang dan bertolak Jumat (23/12)
Tindakan itu juga menuai kecaman di dalam negeri. Pesaingnya kandidat presiden dari partai sosialis Francois Hollande menyebutnya sebagai "satu operasi pemilihan". Sementra mantan menteri kehakiman Robert Bedinter menyebutnya "tidak konstitusional".
Massa yang marah di Ankara meneriakkan yel-yel "Kami tidak melakukan genosida, kami membela tanah air kami." Menlu Armenia Edward Nalbandian penghargaannya kepada Prancis yang menurutnya "kembali membuktikan komitmennya pada nilai-nilai kemanusiaan universal".
Prancis kini menampung 500.00 warga keturunan Armenenia dan mereka dianggap sebagai sumber utama dukungan bagi Sarkozy dan UMP menjelang pemilihan presiden dan legislatif April dan Juni tahun depan.
Hubungan Prancis dan Turki sering tegang-- Sarkozzy adalah penentangan keras bagi bergabungnya Turki dengan Uni Eropa. Turki menuding penolakan itu didasarkan sikap Eropa yang anti-Islam, mengingat mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, Ironisnya ada 1.000 perusahaan Perancis beroperasi di negara tu.
Banyak negara Eropa, termasuk Prancis sedang menghadapi resesi di tengah krisis utang luar negeri, tetapi Turki menikmati pertumbuan ekonomi melebihi delapan persen dengan 78 juta jiwa penduduknya, adalah satu potensi besar
Ikuti Whatsapp Channel Republika