Jumat 23 Dec 2011 20:56 WIB

Menpora: Selesaikan Kisruh PSSI Lewat Mediasi, Pemerintah Belum Perlu Turun Tangan

Menpora Andi Mallarangeng

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Kisruh yang kembali melanda organisasi induk sepak bola indonesia, PSSI mendapat perhatian Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng. Menpora meminta agar kisruh dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Namun, di sela-sela rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Jumat (24/12), Andi juga menilai pemerintah belum perlu turun tangan untuk meredakan kisruh yang muncul setelah Rapat Akbar Forum Pengurus Provinsi (FPP) PSSI di Jakarta pada 18 Desember 2011.

"Pemerintah belum turun tangan, sedikit-sedikit turun tangan. Lagi pula FIFA tidak suka pemerintah turun tangan. Yang ada sekarang KONI bisa mediasi. Pemerintah juga pada dasarnya bisa, mari duduk bersama-sama," tuturnya.

Andi juga menyebutkan cara lain untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam dunia olahraga adalah melalui mekanisme arbitrase yang ada di KONI/KOI maupun di tingkat FIFA.

Menurut dia, menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) bukanlah cara bijak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada di tubuh PSSI.

"Kalau PSSI dianggap melakukan kesalahan ya masuk arbitrase, bukan ke KLB lalu mengganti kepengurusan. Baru tiga bulan, tidak pas," ujarnya.

Andi mengimbau agar jangan terjadi penggulingan kepengurusan di tubuh PSSI karena proses penggantian kepengurusan yang belum lama berselang pun dilakukan dengan menunggu masa jabatan Nurdin Halid selesai sebagai Ketua PSSI.

"Yang penting tidak ada penggulingan-penggulingan. Pak Nurdin sendiri kita tunggu sampai masa jabatan habis. Yang penting diselesaikan dengan baik," katanya.

Andi mengatakan Liga Super Indonesia (ISL) bisa saja bergabung dengan Liga Primer Indonesia (IPL) apabila PSSI menyetujui penyatuan dua kompetisi tersebut.

Menurut dia, penyelesaian perbedaan pendapat dengan begitu bisa diselesaikan namun apabila masih berbeda juga lebih baik diselesaikan melalui mekanisme arbitrase.

Kisruh di tubuh PSSI kembali terjadi setelah Komite Disiplin PSSI memberikan sanksi terhadap klub yang ikut dalam Liga Super Indonesia.

Desakan KLB untuk menggulingkan ketua umum Djohar Arifin menyeruak dalam rapat akbar Forum Pengurus Provinsi PSSI yang digelar di Jakarta 18 Desember 2011.

Rapat yang menghasilkan lima keputusan tersebut merupakan pernyataan sikap dari 452 anggota PSSI yang hadir. Selain menyepakati digelarnya KLB, mereka juga menyepakati pembentukan Komite Penyelamat Sepak Bola Nasional. Komite ini diminta mengawal KLB yang segera diusulkan ke PSSI.