REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Audit Forensik BPK terkait skandal Bank Century diduga ditunggangi kekuatan yang belum teridentifikasi atau 'siluman'. Hal ini mengakibatkan hasil audit tidak mampu membuktikan adanya aliran dana ke korporat atau individu yang dengan sengaja ingin membangkrutkan negara.
"Kami tidak akan tinggal diam," tegas anggota Tim Pengawas Bank Century dari PDIP, Hendrawan Supratikno, saat dihubungi, Ahad (25/12).
Kekuatan tersebut, ia memperkirakan melibatkan politisi, pejabat negara, dan pemodal atau perusahaan. Hendrawan menyebut kekuatan ini sebagai korporatokrasi.
Ia menilai, oknum politisi berperan untuk melakukan lobi dengan pejabat negara agar audit forensik tidak sampai membuktikan adanya pelanggaran hukum sehingga hasilnya tidak memuaskan. Sehingga dana triliunan rupiah yang lenyap begitu saja menjadi tidak jelas juntrungannya.
"Ini berbahaya, negara nantinya menjadi tidak mampu menegakkan hukum," katanya mengingatkan.
Oknum pejabat negara, lanjut Hendrawan, juga berperan untuk menutupi skandal besar ini. Mereka 'disumpal' mulutnya agar tidak bernyanyi, untuk tidak menyebutkan siapa atau lembaga apa yang menikmati gelontoran dana skandal besar ini.
Sementara pihak perusahaan atau pemodal, ungkap dia, jelas berkepentingan untuk pencitraan bahwa perusahaan harus tetap berjalan. Jika penegakkan hukum dilakukan maka perusahaan akan mandek dan tidak dapat memutar modal.
"Korporatokrasi bekerjasama dengan saling menguntungkan, namun jelas merugikan rakyat," imbuhnya.
Karena itu, ia mengataka, mereka sangat dirasakan bermain dalam membuat konspirasi membelokkan hasil audit tersebut. Hal ini dinilainya tidak bisa dibiarkan.
Pihaknya akan mendalami laporan audit forensik BPK, sebab laporan itu dinilainya tidak memuaskan, karena diduga kurang komprehensif. Lebih parah lagi, dia menilai ada kejanggalan mendasar dalam pelaksanaan audit ini.
"Saya mendengar pelaksana audit ini tidak bersertifikat kompetensi audit forensik. Ini memalukan," paparnya.
Bagaimana bisa auditor non forensik melakukan audit forensik. Menurutnya, hal ini jelas membuat penilaian terhadap audit BPK bermasalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika