REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan aksi pembubaran dan penembakan warga Bima, Nusa Tenggara Barat oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu, Kontras pun meminta Pemerintah segera menyusun moratorium eksploitasi sumber daya alam.

Menurut Koordinator Kontras, Haris Azhar, kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  harus segera membuat moratorium tersebut. Hal ini menurut dia untuk mencegah terjadi konflik-konflik sengketa lahan di kemudian hari. Selanjutnya, pemerintah juga harus melakukan evaluasi kebijakan pertanahan yang menjadi sumber sengketa lahan.

Evaluasi ini, ucap dia, dilakukan agar pemerintah bisa segera menyusun Undang-Undang Agraria yang pro rakyat. Kemudian yang jauh lebih penting, tutur dia, seluruh pihak yang terlibat, mulai dari bupati hingga kapolres harus segera dibawa ke ranah hukum.

Azhar mensinyalir ada kolusi antara aparat serta Pemerintah Daerah dengan perusahaan yang terkait kasus tersebut. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Bima, menerbitkan SK 188 tentang Eksplorasi Pertambangan Emas di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu. Namun, SK itu hanya mengizinkan perusahaan tertentu menambang emas dan menganggap pertambangan tradisional sebagai hal yang melawan hukum.

Azhar yakin, dengan menggeret seluruh pihak yang terlibat, maka akan menjadi solusi penegakan hukum di Indonesia. Sekaligus solusi agar tidak terjadi lagi kasus serupa di Tanah Air. "Cuma saya nggak yakin SBY menyelesaikan ini," ujarnya, Ahad (25/12). "Karena aparat dan perangkat Pemda yang terlibat adalah bawahan SBY sendiri."

Ikuti Whatsapp Channel Republika