REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak tinggal diam seraya  mendesak Kapolri bertanggungjawab atas insiden  pembubaran aksi demonstrasi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. 

Ia menilai insiden Bima berpangkal pada kebijaksanaan pemerintah yang tidak bijak dan tidak berpihak kepada rakyat  serta hanya membela kepentingan pengusaha. Padahal, seyogyanya aspirasi rakyat diperhatikan dan dipertimbangkan melalui dialog-dialog intensif dan persuasife.

Karenanya, ujarnya, tindakan tersebut tidak menggambarkan pemerintahan yang pro rakyat.  “Hanya mencerminkan tirani dan arogansi kekuasaan, dari negara dan aparat negara yangg tidak melindungi rakyat,katanya dalam pernyataan resmi kepada Republika di Jakarta, Senin (26/12).

Apa yang dilakukan aparat keamaan, dilihatnya, sebagai pelanggaran HAM berat yang harus diproses melalu jalur hukum secara berkeadilan

Ikuti Whatsapp Channel Republika