REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dengan alasan fasilitas penanganan kesehatan kurang, kubu tersangka kasus cek pelawat Nunun Nurbaeti minta supaya Nunun dipindahkan dari RS Polri. Namun, KPK menyatakan hal tersebut harus berdasarkan keputusan dari tim dokter.

"(Keputusan) ada pada dokter KPK yang menangani dan dokter RS Polri," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, Senin (2/1).

Johan sendiri mengaku hingga saat ini pihaknya, dalam hal ini dokter KPK belum berkeinginan untuk memindahkan yang bersangkutan. Alasannya, lagi-lagi karena kesehatan Nunun saat ini masih dalam tahap pemeriksaan.

Johan juga mengatakan, pihaknya belum akan melakukan pembantaran terhadap istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu. "Kalau memang perlu rawat inap, kita perlu bantarkan. Namun saat ini belum diputuskan masih dalam pemeriksaan dokter," katanya.

Sebelumnya, salah satu anggota tim kuasa hukum Nunun, Mulyaharja mengatakan, pihaknya meminta KPK untuk memindahkan perawatan Nunun dari RS Polri Kramat Jati ke rumah sakit lain. Karena, peralatan kesehatan di RS Polri tidak memadai untuk mengobati penyakit lupa akut yang dideritanya.

"Di RS Polri itu kan ada alat kesehatannya yang tidak ada. Sementara kalau dilihat penyakit Ibu (Nunun) itu kan yang diserang bagian memorinya. Butuh peralatan-peralatan yang bisa membantu untuk memulihkan kesehatannya," kata Mulyaharja saat dihubungi, Senin (2/1).

Mulyaharja menegaskan, tidak ada rekayasa dalam penyakit amnesia yang diderita kliennya. Ia menambahkan, penyakit syaraf tersebut berimbas kepada tekanan darah Nunun yang kerap turun naik.

"Kan sudah dijelaskan amnesia demensia tidak dibuat-buat. Kalau cuma mengaku pusing kan bisa bohong. Ini tekanan darah Ibu bisa 200/100, masa bohong," ujar Mulyaharja.

Untuk ketiga kalinya, Nunun kembali dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya tak stabil. Terakhir, Sabtu kemarin (31/1) istri politisi PKS Adang Daradajtun itu dirawat lagi di RS Polri karena tensi darahnya naik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika