REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mekanisme pengawasan dalam demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, apabila pejabat negara melepaskan kedudukannya di partai, kata pengamat politik. "Bagaimana sebuah partai bisa mengingatkan kinerja buruk kadernya yang duduk di jajaran kabinet jika kader tersebut adalah ketua partai?" kata pengamat politik sekaligus Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, Kamis (12/1).

Menurutnya, jabatan dalam kabinet harus diserahkan kepada kader terbaik, selain ketua partai karena kinerja para menteri yang berasal dari partai hanya dapat diawasi oleh partai jika mereka yang duduk di kabinet bukan merupakan ketua partai.

"Jabatan ketua partai di Indonesia itu tidak kalah prestisius dengan jabatan presiden, karena partailah satu-satunya organisasi atau institusi publik yang berhak mengajukan calon presiden dan wakilnya," kata Ray.

Ikuti Whatsapp Channel Republika