REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri, Selasa (17/1), Kapolri meminta secara langsung agar pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp8,350 triliun. Dana tersebut merupakan total anggaran kebutuhan minimal yang diprioritaskan oleh Polri untuk bisa segera dipenuhi.
Permintaan meningkat itu berkaitan dengan jumlah personil, peningkatan skill para personil, biaya operasional, hingga perlengkapan peralatan untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Total anggaran kebutuhan minimal yang diprioritaskan sebesar Rp8,350 triliun," katanya saat memberikan paparan dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya. "Kalau bisa dipenuhi anggaran itu bisa untuk meningkatkan kinerja kepolisian sebagai garda untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat,” .
Kapolri memaparkan alokasi dukungan anggaran Polri pada 2011 sebesar Rp29,781 triliun. Komposisi alokasinya yang terbesar untuk belanja pegawai sebesar 64,19 persen; belanja modal (13,76 persen); dan belanja barang (22,03 persen).
Kapolri juga menyebutkan UMP non organik biaya makan anggota polri tugas penjagaan disentra pelayanan kepolisian terpadu baru tercukupi 50 persen dari kebutuhan. Termasuk anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana suku cadang pesawat belum tercukupi.
“Tidak sebandingnya jumlah alokasi anggaran polri terhadap banyaknya kebijakan sehingga menambah beban tugas polri. Sehingga semua ini menjadi permasalahan yang kita himpun untuk evaluasi pelaksanaan anggaran 2012,” katanya.