REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang baru direnovasi diusulkan untuk dijadikan museum. Namun, langkah itu menunggu kepastian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Kehormatan (BK) DPR.
"Kalau hasil penyelidikan BPKP dan BK menemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan anggaran, maka fraksi-fraksi di DPR tidak berani menggunakan ruang rapat Badan Anggaran," kata Taufik Kurniawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (18/1).
Jika nantinya fraksi-fraksi tidak berani menggunakannya, maka menurut dia, lebih baik ruang rapat Badan Anggaran hasil renovasi tersebut dijadikan museum saja. Ruang rapat Banggar tersebut, kata dia, menjadi museum demokrasi sebagai warisan pada DPR RI periode berikutnya bahwa DPR RI periode saat ini telah melaksanakan proyek yang keliru.
Taufik menegaskan, hal itu jika dari hasil penelidikan BPKP dan BK DPR RI menemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan dana. "Penyelidikan tersebut hasilnya bisa juga berbeda," katanya.
Karena itu, Taufik meminta agar semua pihak memberikan kesemptan kepada BPKP dan BK DPR RI melakukan penyelidikan. Menurut dia, BK DPR RI melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait pada pelaksanaan proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR RI mulai Senin (16/1), sedangkan BPKP mulai Rabu ini. "Berikan kesempatan kepada BPKP dan BK untuk bekerja, nanti kita lihat hasilnya," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Taufik Kurniawan menyatakan, banyak proyek-proyek di DPR yang men jadi sorotan publik. Hal ini, kata dia, mungkin karena DPR RI merupakan episentrum politik di negeri ini.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga memint agar publik juga menyoroti proyek-proyek di gedung kementerian serta institusi pemerintah lainnya. "Proyek renovasi itu tidak hanya ada di DPR RI, juga ada di kementerian dan institusi pemerintah lainnya, hendaknya juga disorot," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika