REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kontroversi terkait rencana pembelian 100 unit Tank Leopard masih bergulir. Salah satunya adalah dampak negatif dari pemberitan tank eks Belanda itu.

Menurut anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf rencana Kemenhan tersebut akan mematikan industri strategis dalam negeri. Tidak hanya itu, bertolak belakang dengan keinginan publik yang menghendaki kemandirian teknologi domestik.

"Rencana pembelian itu harus dikaji ulang. Selama ini PT. Pindad mampu memproduksi tank yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, lalu kenapa harus impor dari luar. Jika ini tetap dilakukan maka industri dalam negeri akan bangkrut karena tidak ada yang beli," ujarnya di Jakarta, Kamis (19/1).

Dikatakannya pula bahwa Presiden SBY harus konsisten dengan agenda riset nasional 2010-2014 yang menargetkan kemandirian dalam pengadaan berbagai tipe tank untuk pertahanan dan kemananan.

Pemerintah, katanya lagi, harus meninggalkan paradigma lama yang sudah biasa impor Alutsisa karena jika terus dibiarkan maka makelar pembelian alutsista luar negeri akan terus hidup dan mengancam bangkrutnya industri strategis dalam negeri.

"Saya meminta kepada Presiden SBY untuk mengarahkan visi tersebut kepada Kemenhan. Jangan sampai terkesan masing-masing kementerian jalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi serta visi yang sama," ujarnya.

Muzzammil juga mempertanyakan argumentasi pembelian Tank Leopard bekas itu untuk alih teknologi. Menurut dia, hal itu tidak perlu dilakukan dengan membeli tank bekas hingga 100 unit yang menelan biaya 280 juta US dolar.

"Serahkan saja kepada PT Pindad atau PT DI untuk melakukan riset peningkatan kualitas tank yang sudah mereka produksi sehingga bisa setara dengan Tank Leopard," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika