REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah perlu segera mensosialisasikan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ketidakjelasan ini membuat organda yang menjadi operator angkutan menjadi kebingungan.

“Beritanya simpang siur, pemerintah pilih kebijakan yang mana?” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta Soedirman ketika dihubungi Republika, Selasa (24/1).

Sejauh ini, pemerintah baru mengusulkan tiga opsi pembatasan BBM di DPR pekan kedua Januari 2012 lalu. Salah satunya konversi ke bajam Bakar Gas (BBG).

Wakil Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Widjajono Partowidagdo kemudian mengusulkan opsi keempat. Dengan melakukan penyesuaian harga BBM secara bertahap. Artinya, harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.000 per liter.