REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, meminta agar masalah ketenagakerjaan yang mengakibatkan demonstrasi ribuan buruh hingga menduduki tol Jakarta-Cikampek bisa diselesaikan secara musyawarah.
"Masalah itu jangan diselesaikan di jalanan dengan demonstrasi karena sebaiknya menggunakan jalur musyawarah," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat melalui sambungan telepon dari Jakarta, Jumat (27/1).
Menteri menjelaskan, sebaiknya ada pertemuan antara pengusaha, tenaga kerja dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Optimalkan tiga pihak antara pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah daerah," kata Agung.
Agung juga meminta kepada pihak pengusaha untuk benar-benar memperhatikan tuntutan para buruh dan menyelesaikannya melalui jalur musyawarah. "Pihak pengusaha harus memperhatikan betul tuntutan buruh khususnya mengenai upah dan mencari jalan keluar terbaiknya," katanya.
Sementara kepada para buruh, Agung meminta untuk tidak bertindak anarkis saat melakukan demonstrasi karena bisa menimbulkan kerugian bersama. Agung menambahkan, demo buruh yang terlalu lama bisa mengakibatkan terganggunya perekonomian negara sehingga dia mengharapkan semua pihak bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik.
"Saya berharap semua pihak bisa menahan diri dan mencari solusi terbaik dengan jalur yang tepat," katanya. Dia juga meminta pihak kepolisian untuk mencegah adanya korban dalam aksi demonstrasi tersebut