REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tidak mau salah satu kadernya, Wa Ode Nurhayati dijadikan korban dalam kasus suap Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Wa Ode untuk membongkar keterlibatan oknum-oknum pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam kasusnya itu.

"Kita tidak mau Wa Ode hanya dikorbankan untuk menutupi persekongkolan yang lebih besar (di Banggar)," kata Ketua DPP PAN Bima Arya saat dihubungi Republika, Ahad (29/1).

Menurut Bima, pihaknya mendorong Wa Ode untuk memberikan informasi dan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang praktik-praktik korupsi di Banggar DPR. Termasuk, memaparkan apa yang ia ketahui soal oknum-oknum pimpinan Banggar dalam kasus itu.

"Jika Wa Ode memberikan keterangan itu, kita yakin kebenaran akan terungkap," kata Bima.

Menurut Bima, pihaknya saat ini telah memberikan bantuan advokasi kepada Wa Ode secara maksimal. Dengan bantuan itu, PAN berharap Wa Ode bisa menjadi motor penggerak dalam memberantas korupsi di Banggar.

Namun demikian, Bima tidak yakin Wa Ode terlibat dalam kasus korupsi di Banggar. Mengingat, selama ini Wa Ode selalu menyuarakan perubahan dan perbaikan di Banggar.

Selain itu, Bima juga mengatakan KPK belum memiliki bukti kuat bahwa Wa Ode terlibat kasus korupsi itu. Keterangan-keterangan yang disampaikan KPK terkait kasus Wa Ode, masih belum jelas. "Meskipun begitu, kita tetap menghormati penanganan hukum Wa Ode oleh KPK," katanya.

Sebelumnya, Wa Ode menyebut ada keterlibatan pimpinan Banggar dalam kasusnya itu. Ia pun telah menyerahkan sejumlah bukti keterlibatan mereka kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bukti-bukti sudah diserahkan ke penyidik, biar penyidik yang melanjutkan. Pimpinan Banggar dari 2010 sampai sekarang (yang terlibat)," kata Wa Ode usai diperiksa KPK, Kamis (26/1) malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika