REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Partai Bulan Bintang (PBB) mendesak Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera melangsungkan pemilihan umum (Pemilu). Ketua Umum PBB, MS Kaban, memandang kepemimpinan saat ini belum bisa memberikan dampak positif bagi kepentingan Indonesia.
Selain itu, sambung dia, dengan dipercepatnya pesta demokrasi itu, juga sebagai upaya untuk melahirkan kepemimpinan nasional yang baru. “Hal ini guna memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya sesuai acara penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PBB, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Ahad (29/1).
Upaya tersebut, dinilai Kaban menjadi langkah yang tepat ketimbang melakukan pemakzulan kepada pemimpin yang sekarang. Karena itu, pihaknya mendesak kepada para penyelenggara negara untuk segera mempercepat proses pemilihan.
Pemilu, jelas Kaban, menjadi bentuk dari implementasi demokrasi. Namun dalam praktiknya, ujar dia, pesta demokrasi itu belum dilaksanakan secara jujur dan adil, malah memberikan legitimasi ‘perampasan’ suara rakyat.
Untuk mencegah hal tersebut berulang, PBB menilai perlu dilakukan revisi atas Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Selain itu, PBB juga mendesak dilakukan revisi dalam pemberlakukan Parliament Threshold antara 2,5 – 5 persen. “Aturan itu tidak demokratis dan malah mengkerdilkan partai-partai kecil,” kata dia