REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD - Partai-partai keagamaan di Pakistan mengancam akan mengepung parlemen jika pemerintah memutuskan untuk membuka kembali rute pasokan NATO ke Afghanistan, kata media lokal Senin (29/1).

Dalam konferensi "Membela Pakistan" yang diselenggarakan di pusat kota Pakistan tengah Multan pada Ahad malam, para pemimpin dari semua partai-partai keagamaan dengan suara bulat memutuskan untuk menentang langkah membuka kembali jalur pasokan NATO ke Afghanistan, kata surat kabar lokal Ekspres.

Pakistan telah menghentikan jalur pasokan NATO ke Afghanistan setelah serangan lintas-perbatasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu pada dua pos pemeriksaan Pakistan di dekat perbatasan Pakistan-Afghanistan November tahun lalu tahun, menewaskan 24 tentara Pakistan.

Pada saat pasukan NATO mengulang permintaannya, pemerintah Pakistan mengatakan bahwa parlemen akan memutuskan apakah akan membuka kembali rute pasokan atau tidak.

Menurut beberapa laporan media, pihak berwenang Pakistan telah sepakat untuk membuka kembali rute pasokan itu, tetapi Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani menolak klaim tersebut.

Para pemimpin partai keagamaan mengatakan bahwa mereka menentang rencana pemerintah membuka kembali dengan syarat pada pasokan NATO, dan menegaskan bahwa pemerintah harus melindungi kepentingan nasional bukannya melindungi kepentingan beberapa individu.

Mereka mengatakan tidak akan membiarkan pemerintah untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat, dan jika keputusan untuk mengembalikan jalur suplai NATO telah dibuat, mereka akan mengepung parlemen dan tidak akan memungkinkan anggota parlemen untuk bergerak ke luar kecuali jika mereka mengubah keputusan mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika