REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Semua jajaran pemerintahan diultimatum untuk tidak tergoda melakukan kecurangan dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Sebab, pemerintah menginginkan anggaran yang disediakan sesuai dengan kualitas dan jenis persenjataan yang dibutuhkan.

"Saya sudah lama menengarai adanya kultur 'mark up' (penggelembungan harga,red), kongkalikong dengan perusahaan tertentu sehingga merugikan negara. Kita bertekad tidak ada lagi itu," tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan saat sidang kabinet bidang Polhukam di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (2/2).

Presiden mengatakan pemerintah tidak menutup peluang pengusaha yang memang bergerak di bidang pengadaan kebutuhan persenjataan atau peralatan pertahanan. Namun bisnis yang dilakukan hendaknya sesuai dengan etika dan norma.

"Jalankan bisnis dengan baik, jangan lobi sana dan sini sehingga mengakibatkan harga lebih tinggi dan negara dirugikan," katanya menegaskan.

Presiden menambahkan, "saya tahu mungkin ada yang tidak nyaman dengan policy seperti ini, berkurang penghasilannya, tapi (kebijakan) ini harus dilakukan."

Karena itu Kepala Negara meminta kepada semua pejabat terkait untuk menjelaskan masalah pengadaan dalam rangka modernisasi alat pertahanan ini secara transparan, gamblang dan juga melakukan perencanaan pengadaan dengan baik dan terarah.

"Hentikan betul praktik tidak benar. Saya masih mencium adanya godaan ke arah itu, bila terjadi akan dilakukan tindakan yang tegas. Saya sudah ingatkan. Mari kita pertanggungjawabkan anggaran yang tidak sedikit," katanya.

Ditambahkannya, "semua harus aktif, menhan, semuanya harus aktif menjelaskan, jangan sampai isu digeser ke sana dan kemari". Presiden mengatakan keingintahuan rakyat mengenai apa yang dilakukan pemerintahnya adalah hal yang sangat wajar termasuk juga kalangan parlemen yang menelaah rencana pemerintah tersebut.

"Yang penting para menteri terkait dan jajaran pimpinan TNI menjelaskan segamblang-gamblangnya program yang kita lakukan sehingga dipahami oleh rakyat," katanya. Penjelasan yang harus diberikan, kata Presiden adalah alasan mengapa dilakukan modernisasi alat pertahanan.

Hadir dalam sidang kabinet tersebut Wakil Presiden Boediono dan menteri-menteri di jajaran Polhukam antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendikbud Muhammad Nuh, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, para kepala staf tiga angkatan, Menkeu Agus Martowardojo dan sejumlah pejabat lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika