REPUBLIKA.CO.ID,MAMUJU--Gubernur Provinsi Sulawesi Barat menyatakan pemerintah di Sulbar sama sekali tidak berniat untuk menyengsarakan masyarakat di Kecamatan Kalumpang terkait rencana pembangunan PLTA Karama.
"PLTA Karama dibangun bukan untuk menyensarakan masyarakat tetapi demi kemajuan pembangunan, PLTA Karama akan digunakan melaksanakan pembangunan agar lebih maju didaerah ini," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Sabtu.
Dia mengatakan, itu pada acara penandatanganan kerjasama antara Pemprov Sulbar dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar mengenai penyusunan rencana aksi pendayagunaan lahan dan pemukiman kembali (Larap) pembangunan PLTA Karama.
Ia mengatakan, pembangunan PLTA Karama yang akan dibangun dengan kekuatan 300 megawatt, di Kecamatan Kalumpang, sementara akan dilakukan kajian melalui kerjasama antara Pemprov Sulbar dan Unhas, untuk mengetahui apakah layak atau tidak pembangunan PLTA Karama dilaksanakan.
"Kalau memungkinkan dilaksanakan setelah dilakukan kajian oleh Unhas yang merupakan universitas terbesar di kawasan Indonesia timur, maka PLTA Karama akan dibangun, namun kalau hanya akan merugikan masyarakat maka PLTA Karama tidak akan dibangun,"katanya.
Menurut dia, kerjasama yang dilakukan dengan Unhas merupakan upaya pemerintah di Sulbar, bahwa pemerintah tidak akan merugikan atau menyengsarakan rakyat dengan membangun PLTA Karama begitu saja, tanpa melalui kajian layak tidaknya PLTA Karama dibangun.
"Apapun hasil dari kajian yang dilakukan Unhas akan dihormati pemerintah di Sulbar, kalau hasil kajian Unhas itu memutuskan PLTA Karama layak dibangun karena tidak akan berdampak bagi masyarakat dari sisi ekonomi, sosial dan budaya, maka PLTA Karama akan dibangun,"katanya.
Tetapi sebaliknya kata dia, kalau ternyata pembangunan PLTA Karama harus dihentikan karena hanya akan merugikan masyarakat maka PLTA Karama tidak akan dilanjutkan.
Gubernur mengatakan, aspirasi masyarakat yang selama ini menolak pembangunan PLTA Karama dengan berbagai alasan juga akan diperhatikan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika