REPUBLIKA.CO.ID, DOHA - Faksi-faksi Palestina yang bersaingan telah sepakat untuk menunjuk Presiden Mahmud Abbas sebagai kepala pemerintah sementara yang akan mengawasi persiapan pemilihan presiden dan legislatif. 

"Kesepakatan telah dicapai mengenai penunjukan Mahmud Abbas sebagai perdana menteri sampai pemilu diadakan," kata pejabat itu, yang berpartisipasi dalam pembicaraan, kepada AFP tanpa menyebut jatidirinya, Senin (6/2). 

Abbas dan pemimpin Hamas Khaled Meshaal pada Ahad bertemu di ibu kota Qatar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kedua faksi April lalu.

Mereka diharapkan untuk bertemu lagi pada Senin dengan pengumuman resmi diperkirakan pada malamnya. Pejabat itu mengatakan bahwa Hamas dan gerakan sekuler Fatah Abbas telah sepakat bahwa pemerintah konsensus nasional akan terdiri dari para tokoh independen dan teknokrat, dan mereka akan bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu.

Dia tidak mengatakan kapan pemilihan akan berlangsung, tetapi berdasarkan ketentuan pemilu kesepakatan rekonsiliasi parlemen dan presiden sama-sama diselenggarakan pada Mei.

Pelaksanaan kesepakatan itu telah tertunda beberapa kali meskipun pertemuan-pertemuan berulang kali antara kedua pihak, namun pada Ahad mereka setuju untuk mempercepat penyelenggaraan pemilu.

"Kita sepakat tentang pentingnya menyelenggarakan pemilu dengan cepat dan menghapus semua hambatan yang mungkin menunda pemilu," kata juru bicara Fatah Azzam al-Ahmad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika