REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Palestina Mahmud Abbas akan memimpin pemerintahan konsenses nasional sementara untuk mempersiapkan pemilihan umum mendatang, berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani, Senin, di ibukota Qatar.

"Deklarasi Doha" ditandatangani oleh Abbas dan pimpinan Hamas, Khaled Meshaal di hadapan emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani di Doha.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa pemerintah baru Palestina akan terdiri dari para "teknokrat independen," dan juga akan bertanggung jawab untuk mengawasi rekonstruksi di Jalur Gaza.

Pemerintah baru akan bertanggung jawab atas penerapan "kelancaran pemilihan umum presiden dan parlemen," menurut pernyataan yang dibacakan kepada wartawan. Pernyataan itu tidak menyebutkan kapan pemilihan umum akan diselenggarakan.

Deklarasi tersebut selesai setelah pembicaraan dua hari antara Meshaal dan Abbas mengenai masalah-masalah yang muncul dari sebuah perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kedua faksi April lalu.

Sebuah pertemuan terpisah yang akan mempertemukan semua faksi Palestina lainnya akan diselenggarakan di Kairo pada 18 Februari. "Saat itulah kita akan menetapkan tanggal bagi pemilihan umum parlemen dan presiden," kata seorang pejabat Palestina kepada AFP sebelum deklarasi, Senin.

Di antara isu-isu besar lainnya yang akan diputuskan di Kairo adalah pemilihan umum untuk memilih Dewan Nasional Palestina (PNC), badan legislatif Palestina untuk Organisasi Pembebasan yang tidak termasuk Hamas, kata pejabat tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika