REPUBLIKA.CO.ID, Kementerian Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi, melarang publikasi berita-berita yang berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan di media massa negara ini.
Rasa News (7/2) melaporkan, para pejabat Arab Saudi sangat mengkhawatirkan gelombang kebangkitan Islam di negara-negara Arab itu akan mendera negara mereka.
Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi menginstruksikan kepada seluruh media massa negara ini untuk tidak mempublikasikan berita-berita yang berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Kementerian Saudi itu mengklaim bahwa publikasi berita-berita tersebut hanya akan mencoreng citra sosial bangsa ini.
Larangan pemberitaan kemiskinan dan keterbelakangan itu dirilis menyusul aksi seorang warga Saudi yang mengumumkan menjual anaknya karena kemiskinan yang melilit keluarganya. Berita tersebut langsung direaksi secara meluas oleh media massa Saudi.
Para pejabat Saudi menggunakan segala macam cara untuk menjegal protes rakyat akibat kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, diskriminasi, dan kebijakan tidak adil pemerintah Riyadh.
Di sisi lain, para mufti dan ulama yang berafiliasi dengan kerajaan Saudi mendukung langkah pemerintah dengan mengeluarkan fatwa-fatwa seperti haram berdemonstrasi, dan wajib bagi aparat keamanan untuk menindak warga yang memprotes kebijakan pemerintah.
Saat ini selain wilayah timur Saudi yang mayoritas berpenduduk Syiah, warga di berbagai wilayah secara bertahap mulai menyuarakan protes mereka. Sejumlah ulama Sunni juga dituding berkhianat dan terlibat dalam aksi-aksi teror setelah mereka menyatakan dukungan terhadap demonstrasi warga Syiah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika