REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak mengomentari secara serius mengenai penilaian publik bahwa pemerintahannya gagal. “Kalau ada yang mengatakan pemerintahannya gagal, itu hak kelompok manapun karena untuk mengatakan gagal itu ada kriterianya, siapapun pasti akan memberikan,” katanya, Senin (13/2).

Ia tidak berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut dan memilih untuk tetap menjawab ‘tudingan’ masyarakat itu dengan bekerja dan melakukan capaian yang lebih banyak lagi di masa depan. “Saya tidak ingin menanggapi terlalu serius, tapi saya akan bekerja,” katanya.

Salah satu hal yang seringkali menjadi pelabelan pemerintahan SBY gagal adalah masalah penegakan Ham. Namun, Presiden Yudhoyono menegaskan tidak ada kasus pelanggaran ham yang akan dipeti-eskan. “Jadi, dalam hal ini (pelanggaran ham) tidak ada yang dipeti eskan dan tidak ada yang dibiarkan,” katanya.

Ia mengatakan jika sudah terbukti adanya pelanggaran hukum pada suatu peristiwa, maka proses hukum harus berjalan. Jika hal tersebut berkaitan dengan konflik sosial, maka hal itu juga harus segera diselesaikan. Ia mengatakan, kalaupun ada peristiwa yang terjadi di daerah yang dianggap penyelesaiannya tidak tuntas, Presiden Yudhoyono menolak jika dikatakan pemerintah melakukan pembiaran.

“Dengan tegas saya katakan tidak ada pembiaran dalam hal ini. Bahwa bisa jadi apa yang dilakuan di daerah tidak secepat yang kita inginkan. Itu bukan konteks pembiaran tapi persoalan profesionalitas dan ketuntasan,” katanya.

Untuk diketahui, beberapa kasus pelanggaran Ham belum tuntas. Contohnya, kasus munir, semanggi, Mesuji, hingga Bima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika