REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Peneliti senior pada Lembaga Centra Politika, Mashudi SR, minilai bergabungnya sejumlah jenderal purnawirawan ke tubuh Partai Aceh adalah bagian dari upaya rekonsiliasi antara para mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan para mantan petinggi TNI itu.

"Analisis kami ini merupakan langkah taktis, dan bagian dari upaya rekonsilitasi dilevel elite saja, dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan para korban konflik secara menyeluruh," katanya di Banda Aceh, Selasa.

Ia menyatakan hal itu menanggapi hadirnya sejumlah jenderal purnawirawan TNI, di antaranya Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen (Purn) Djali Yusuf dan mantan Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigjen (Purn) M Yahya, pada deklarasi calon kepala daerah yang diusung Partai Aceh, Minggu (12/2).

Menurut Mashudi, jika kemudian banyak pihak yang mengaitkan bahwa peristiwa ini sebagai bagian dari rekonsiliasi, harus dipertanyakan terlebih dahulu rekonsiliasi dengan siapa dan atas kasus apa.

"Jika hal ini dimaksudkan rekonsiliasi atas kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, maka hal itu sangat tidak tepat, karena proses rekonsiliasi harus memiliki tahapan yang jelas, salah satunya adalah pengungkapan kasus dan pelaku serta pembentukan lembaga KKR," urainya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika