REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU- Kementrian Kehutanan telah membentuk tim terpadu atau timdu untuk menelusuri dan menyelesaikan kasus kerusuhan yang disulut masalah sengketa lahan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

"Masalah ini sekarang masih dalam 'penggodokan' di tim terpadu (timdu), dan secepatnya akan diselesaikan," kata Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli hasan kepada wartawan di Pekanbaru, Sabtu (18/2).

.

Kerusuhan warga dengan perusahaan perkebunan di Rokan Hulu (Rohul), yakni di perbatasan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatra Utara, beberapa pekan lalu, sebelumnya juga sempat memakan enam korban luka tembak.

Di tubuh lima dari enam korban tersebut, juga sempat bersarang masing-masing satu butir peluru karet yang diduga berasal dari senjata laras panjang anggota Brimob Polda Sumut yang turut mengamankan peristiwa ricuh antara warga dengan petugas keamanan perusahaan.

"Permasalahan ini langsung kami respon, untuk itu kami mengimbau masyarakat di lokasi sengketa dapat lebih menahan diri dulu, karena ada proses dalam penyelesaiannya," kata Menhut. Bentrok "berdarah" Rohul sebelumnya juga sempat membuat sejumlah pengamat asal Riau angkat bicara.

Salah satunya yakni pengamat ekonomi dari Universitas Riau, Ediyanus Herman Halim yang menyatakan bahwa masuknya penetrasi kapital adalah salah satu penyebab kekisruhan di Riau, puncaknya bentrok warga dengan brimob di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di perbatasan Riau-Sumut.

Selama ini, menurut dia, sistem yang dijalankan pemerintah kerap berbuat tidak adil terhadap masyarakat, bahkan selalu memihak kepada investor, dan ini yang disebut dengan penetrasi kapital penguasa.

Penguasa dan para investor khususnya investor asing, kata dia diduga melakukan kolusi dengan membedakan investasi-investasi lahan di Riau.

"Lain dari itu, investor juga tidak mempehatiakn persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, sehingga timbul gejolak yang pada akhirnya 'membeludak'," katanya.