REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Langkah Presiden SBY untuk membeli pesawat kepresidenan dinilai sebagai langkah yang tidak bijaksana. Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat memberikan somasi kepada presiden agar membatalkan rencana tersebut.

"Kami meminta presiden dalam waktu 7x24 jam sejak somasi ini dibacakan untuk membatalkan rencana pembelian pesawat kepresidenan," ujar salah seorang anggota tim tersebut, Gunawan, Ahad (19/2).

Menurut ketua Indonesian Human Rights Comittee for Social Justice tersebut, rencana membeli pesawat merupakan sebuah bentuk pembohongan terhadap publik mengingat dana yang dipakai APBN berasal dari utang negara. Selain itu rencana tersebut merupakan bentuk pemborosan dan tindakan melawan hukum.

Disebut tidak bijaksana, kata Gunawan, disebabkan belanja pemerintah dan DPR saat ini penuh dengan pemborosan yang diwarnai dengan korupsi dan manipulasi. Di sisi lain, anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat, jaminan sosial bagi warga negara, dan anggaran untuk kesejahteraan rakyat semakin tidak terpenuhi.