REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan, Yusuf Raza Gilani, Sabtu (18/2) mengutuk resolusi yang diajukan oleh seorang anggota parlemen Amerika Serikat (AS) yang menyerukan penentuan nasib sendiri di Provinsi Baluchistan yang bergolak.
"Resolusi itu melanggar kedaulatan kami dan kami mengutuknya," kata Gilani dalam interaksi televisi dengan media di kota pelabuhan Karachi yang diberitakan AFP dan dipantau Antara, Ahad (19/2).
Perwakilan Republik, Dana Rohrabacher. mengatakan bahwa Baluchis, yang sekarang dibagi antara Pakistan, Iran, dan Afghanistan, harus diizinkan untuk memilih status mereka sendiri. Provinsi Baluchistan di Pakistan barat daya menderita kekerasan terkait dengan Taliban, sektarian garis keras, dan gerilyawan Baluch. Gerilyawan ini bangkit pada tahun 2004 untuk meraih otonomi politik dan bagian lebih besar dari cadangan minyak, gas dan mineral di wilayah ini.
Satu resolusi yang disponsori oleh Rohrabacher Jumat dan dua rekannya sesama Partai Republik mengatakan bahwa rakyat Baluchi memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan untuk memiliki negara berdaulat. Resolusi itu juga mengharuskan agar mereka diberi kesempatan untuk memilih status mereka sendiri.
Menteri Luar Negeri Pakistan Hina Rabbani Khar menggambarkannya sebagai gerakan dari sejumlah individu yang terisolasi. "Ini bertujuan untuk menciptakan ketidakpercayaan antara rakyat kedua negara. Gerakan ini tendensius dan tak boleh untuk ada di sidang DPR dengan mayoritas besar anggota Kongres AS yang mendukung hubungan persahabatan antara kedua negara," katanya dalam satu pernyataan.